SI-BERANI

Apa itu SI-BERANI

SI-BERANI adalah akronim dari Sistem Integrasi Bersama Bangun Disiplin dan Integritas Aparatur. Ia adalah inisiatif optimalisasi whistleblowing system (WBS) di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu, berupa aplikasi web untuk menyampaikan informasi dugaan pelanggaran dan mengelola tindak lanjutnya. Pegawai maupun masyarakat dapat melapor, dengan opsi anonim.

Inovasi ini disusun oleh Casliyawati, S.Pd., M.M., sebagai aksi perubahan kinerja organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII tahun 2026, dengan Kepala Dinas sebagai mentor. Aplikasinya dapat dibuka di siberani.id.

Yang dilaporkan di SI-BERANI

Fokusnya dugaan pelanggaran disiplin dan integritas aparatur dalam lingkup kewenangan dinas. Kategori laporan yang dirancang:

• Dugaan korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
• Gratifikasi atau pungutan liar.
• Pelanggaran disiplin pegawai.
• Penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
• Pelanggaran kode etik.
• Dugaan pelanggaran integritas lainnya yang menjadi kewenangan instansi.

Panduan pengguna juga menampilkan kategori pelayanan publik yang tidak sesuai standar. Batas antara kategori itu dan SP4N-LAPOR! mengikuti SOP yang masih disempurnakan.

Bukan pengganti SP4N-LAPOR!

SI-BERANI tidak menggantikan SP4N-LAPOR!, kanal nasional untuk pengaduan pelayanan publik. Pengaduan tentang kualitas layanan, fasilitas umum, dan aspirasi masyarakat tetap diarahkan ke SP4N-LAPOR!. Dugaan pelanggaran disiplin dan integritas aparatur diarahkan ke WBS.

Judul dan fokus inovasi ini disesuaikan setelah koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Semula inovasi ini mencakup juga kanal aspirasi masyarakat; penyesuaian dilakukan untuk menghindari tumpang tindih. Panduan memilih jalur ada di Aduan Pelayanan Publik.

Dua pintu di halaman depan

Halaman siberani.id menampilkan dua kartu pilihan: Informasi Pelanggaran Disiplin dan Integritas (WBS) untuk melapor ke Tim Pengelola WBS, dan SP4N-LAPOR! untuk pengaduan pelayanan publik dan aspirasi. Menu utamanya Beranda, Tentang WBS, Lacak Laporan, Informasi, dan Kontak.

Tujuan

1. Mengoptimalkan WBS sebagai sarana menyampaikan dugaan pelanggaran disiplin dan integritas aparatur.
2. Meningkatkan keteraturan penerimaan, verifikasi, distribusi, pemantauan, dan tindak lanjut laporan.
3. Memperkuat transparansi lewat pencatatan status dan batas waktu pada tiap tahap.
4. Mendukung budaya kerja yang disiplin, berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab.
5. Memperkuat pengawasan internal dan reformasi birokrasi di lingkungan dinas.

Fitur yang dirancang

1. Formulir pelaporan dengan pilihan anonim atau dengan identitas.
2. Nomor tiket untuk melacak laporan.
3. Komunikasi dua arah antara pelapor dan pengelola.
4. Pengelompokan kategori pelanggaran.
5. Pemantauan status dan batas waktu penanganan (SLA).
6. QR Code untuk membuka kanal pelaporan dengan cepat.
7. Dasbor khusus untuk manajemen pengguna, pelaporan, dan pengiriman tindak lanjut ke bidang.

Cara memakainya langkah demi langkah ada di Whistleblowing System.

Alur singkat

1. Isi formulirPilih anonim atau dengan identitas, tulis rincian kejadian, lampirkan bukti.
2. Terima nomor tiketSimpan nomor ini untuk melacak laporan di menu Lacak Laporan.
3. VerifikasiTim Pengelola WBS memeriksa laporan. Tindakannya: teruskan ke bidang, minta data tambahan, atau tolak.
4. Tindak lanjutBidang yang menerima disposisi menindaklanjuti sesuai SOP dan SLA.
5. SelesaiStatus berubah menjadi Selesai, atau Ditolak disertai alasan.

Status saat ini

Aplikasi sudah dibuat dan dapat dibuka di siberani.id. Per Oktober 2026, yang sudah ada adalah koordinasi dengan Diskominfo, tim efektif, aplikasi dengan QR Code, SOP, dan panduan. Yang belum: efektivitas sistem, kepatuhan terhadap SLA, kualitas tindak lanjut, dan dampaknya pada disiplin aparatur masih perlu dibuktikan lewat pengujian, penerapan, dan evaluasi. Lihat Tahapan SI-BERANI.

Manfaat yang ingin dicapai

• Penguatan integritas aparatur. Ada mekanisme menyampaikan dugaan pelanggaran sebagai upaya pencegahan dan penanganan.
• Akuntabilitas penanganan. Tiket, status, dan batas waktu memudahkan pemantauan.
• Perlindungan pelapor. Fitur anonim dan pengaturan akses dirancang menjaga kerahasiaan, tetapi perlu pemeriksaan teknis dan prosedur memadai sebelum dinyatakan efektif.
• Penguatan reformasi birokrasi. Lingkungan kerja yang lebih tertib, berintegritas, dan akuntabel.

Mulai dari mana

Ingin melapor: buka Whistleblowing System. Ingin mengeluhkan layanan atau fasilitas: baca Aduan Pelayanan Publik.